
(23/01/2024) LBH APIK Jakarta, Komnas Perempuan, dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera yang tergabung dalam Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) menggelar peluncuran publikasi hasil kerja - kerja konsorsium APKS yang sudah dilakukan sejak tahun 2023. Kegiatan ini turut mengundang berbagai stakeholders mulai dari lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan berbasis masyarakat sipil.
Dalam rentang tahun 2023, Konsorsium APKS telah melakukan berbagai hal untuk mendorong implementasi UU TPKS secara komprehensif. Mulai dari menyusun interpretasi UU TPKS melalui modul, advokasi anggaran dan kebijakan, melakukan pelatihan dan diskusi, dan menyusun dokumen pemantauan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menggunakan UU TPKS. Upaya ini diharapkan dapat menguatkan kapasitas dari penyedia layanan termasuk Aparat Penegak Hukum, pendamping korban, dan lembaga pengada layanan. Disamping itu, program ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengimplementasikan unsur UU TPKS yang berspektif HAM, gender, dan kelompok rentan serta penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).
Dari serangkaian kegiatan ini, konsorsium APKS menghasilkan beberapa dokumen yang dipublikasikan:
Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
Pemantauan Penanganan Litigasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan
Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta Modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual: Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan Pendamping.
Peluncuran ini disampaikan oleh narasumber dari masing-masing konsorsium, Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan; Ratna Batara Munti (LBH APIK Jakarta) dan Asfinawati (STHI Jentera) serta beberapa penanggap dari berbagai perwakilan pemerintahan.
Andy Yentriyani selaku ketua Komnas Perempuan menegaskan dalam sambutan, “Modul yang dihasilkan dari konsorsium ini adalah kerja sama dari lintas sektor untuk mewujudkan proses hukum yang berspektif korban,” Harapannya, melalui modul dan acuan yang dihasilkan dalam program APKS, dapat menjadi baseline atau dasar kompetensi untuk penyelenggaraan pelayanan dan kapasitas bagi kasus kekerasan terhadap perempuan.
Sesi pertama diskusi mempunyai agenda khusus untuk membahas dua dokumen yang menunjang program APKS. Pertama, konklusi hasil dari Pedoman Pemaknaan Pasal Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disampaikan oleh Asfinawati, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat STHI Jentera. Ia menyampaikan bahwasannya perlu ada dasar pedoman untuk mengenali muatan pasal dalam UU TPKS bagi aparat penegak hukum dan pengada layanan, sehingga terdapat kesamaan interpretasi yang menghasilkan sistem hukum yang berpihak pada korban. “Dalam membaca UU TPKS, mungkin orang-orang yang tidak terbiasa dalam isu ini akan melihat unsurnya pasalnya sama, sehingga perlu ada pedoman pemaknaan untuk mengenali unsur pembeda dari berbagai bentuk dan unsur yang dimuat dalam UU TPKS,” tukasnya singkat.
Selain meluncurkan buku pedoman pemaknaan pasal, konsorsium APKS juga menghasilkan Buku Monitoring Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LBH APIK Jakarta. Rangkuman dari buku tersebut disampaikan oleh Ratna Batara Munti, salah satu dewan pengawas LBH APIK Jakarta. Secara garis besar, buku ini merupakan potret monitoring pendampingan kasus kekerasan seksual yang ditangani LBH APIK Jakarta, banyak memuat tentang tantangan dari pelaporan kasus, pembuktian sampai penuntutan, sampai putusan. Salah satu hal yang menarik dalam buku monitoring ini adalah menyoroti tentang mekanisme rehabilitasi pelaku yang belum ada dalam rancangan peraturan turunan UU TPKS.
Perwakilan Bareskrim POLRI, Djuhandi Rahardjo Puro, S.H., M.H, menyambut baik inisiasi ini. Ia mengapresiasi dokumen ini untuk menjadi dokumen acuan yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Beliau juga menyampaikan bahwasannya UU TPKS belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada satuan APH di seluruh Indonesia. Perwakilan dari Kejaksaan Agung, Erni Mustikasari, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi. Terlebih lagi pada buku pedoman penafsiran, hal ini dirasa sangat perlu untuk para jaksa dalam menyusun surat tuntutan.
Sesi selanjutnya disambung oleh paparan oleh Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si. MA. Ph.D, Komisioner Komnas Perempuan. Ia menyampaikan isi singkat Modul APKS: Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan Pendamping. Modul ini berisi alur pelatihan, sistem penilaian, serta substansi materi untuk meningkatkan kapasitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual berbasis HAM, gender, dan sistem terpadu bagi pendamping, aparat penegak hukum dan tenaga layanan. Dokumen ini ditawarkan untuk menjadi standar minum bagi para eksekutor kebijakan dalam UU TPKS yang juga berintegrasi dengan Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yang sudah ada sebelumnya.
Perwakilan Kemenkumham, Farida Wahhid S.Pt., S.AP., M.Si sangat mengapresiasi capaian ini. Beliau menambahkan beberapa masukan substansi bagi modul atau teknis pelatihan, seperti prinsip P5 Hak Asasi Manusia yang perlu diperkuat dan teknis pelatihan daring yang sebaiknya menjadi catatan karena ada potensi ketidakseriusan. Perwakilan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bidang Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Ika Septia L.R., menyambut baik modul ini. Beliau cukup familiar dengan proses penulisan modul, namun juga tak luput memberikan masukan untuk modul ini, seperti dalam konteks teknis kriteria peserta, alur pelatihan, dan penyesuaian istilah. Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., dari Badan Litbang dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyampaikan tujuan modul APKS yang sangat bagus. “Apabila modul ini bisa di adopt oleh seluruh APH, maka diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan lokal, karena tentu berbeda kebutuhan, karena pasti oleh APH, kebutuhannya adalah untuk rangkaian pembuktian,”. Beliau juga menambahkan satu konteks penting dalam pemulihan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, yaitu perlu adanya mekanisme rapat atau koordinasi antar stakeholder untuk membahas restitusi yang merupakan hal penting dalam mewujudkan keberpihakan terhadap korban.
Adanya sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal penting dari tahapan pelaporan sampai pemulihan korban. Konsorsium berharap, dokumen-dokumen ini dapat menjadi rujukan yang dapat dipakai untuk menerapkan pelayanan terpadu bagi korban. Tiga buah dokumen tersebut dapat diakses secara bebas untuk menunjang implementasi UU TPKS yang berdasarkan pada perspektif gender dan HAM melalui https://bit.ly/PublikasiAPKS **TS/LY