Laporan Akhir Tahun 2023 LBH APIK Jakarta


Tahun 2023 merupakan tantangan dalam implementasi UU TPKS, pada tahun ini kasus-kasus
kekerasan seksual semakin banyak dilaporkan. Sementara situasi penanganan dilapangan
belum banyak mengalami perubahan. Di tataran substansi hukum, penanganan kasus
perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, masih ditemukan kendala, seperti aparat
penegak hukum masih menggunakan KUHAP sebagai rujukan utama dalam melaksanakan
penanganan perkara. Sehingga pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung
tidak banyak dilaporkan ke kepolisian. Hal ini tergambar dari penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak di LBH APIK Jakarta pada tahun 2023 terdapat 1.141 jumlah
pengaduan. Dari 1.141 terdapat 497 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dan hanya 79
kasus yang ditangani secara litigasi.

Meski baru satu tahun lebih diterbitkan, terdapat beberapa kemajuan penting dalam proses
penerapan UU TPKS. Pemerintah telah menyusun peraturan pelaksana UU TPKS yaitu 3
Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Karena dengan adanya peraturan pelaksana
penerapan UU TPKS dari tingkat pusat sampai daerah akan lebih jelas tentang tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah memastikan adanya koordinasi
multistakeholder dari tingkat pusat sampai daerah yang dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan untuk memperkuat dukungan terhadap korban kekerasan. Selain itu UU TPKS
hadir sebagai upaya komprehensif, untuk mewujudkan sinkronisasi dari peraturan
perundangan-undangan lainnya seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum serta
Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan
Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Laporan tahun 2023, memberikan gambaran seluruh proses advokasi kebijakan dan upaya LBH
APIK Jakarta dalam pemberdayaan serta penguatan gerakan hukum berperspektif gender untuk
memastikan akses keadilan bagi Perempuan korban kekerasan. Untuk itu LBH Apik Jakarta
mengadakan Peluncuran Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta Tahun 2023 sebagai bentuk
pertanggungjawaban LBH APIK Jakarta kepada publik.

Laporan Akhir Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang dipersembahkan oleh LBH APIK Jakarta. #SahabatAPIK dapat mengunduh-nya disini:

Laporan Akhir Tahun 2023 LBH APIK Jakarta

Subscribe Text

Untuk selalu terhubung dengan kami