Policy Paper tentang Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Penerapan Pasal 55 UU PKDRT

Pada tahun 2004, Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat UU PKDRT). Artinya UU ini telah 19 tahun disahkan oleh negara Indonesia. UU ini merupakan terobosan hukum dalam rangka memberikan perlindungan dari negara kepada warganya untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Ditegaskan dalam konsideran, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk kekerasan, terutama KDRT adalah termasuk sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Pada tahun 2022, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (disingkat LBH APIK) Jakarta telah mencatat, ada 473 kasus KDRT. Diantaranya kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga merupakan angka jenis KDRT tertinggi, yaitu sebesar 181 kasus. Di peringkat kedua, kekerasan psikis 120 kasus, dan ketiga, gabungan antara kekerasan psikis dan ekonomi yaitu 80 kasus, dan pada umumnya korban mengalami lebih dari satu jenis KDRT. Dari 473 kasus KDRT: hanya 34 kasus yang diproses secara litigasi, dan hanya 13 kasus telah diputus di pengadilan, yaitu baik di pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Sulitnya kasus KDRT diproses secara litigasi karena ada beberapa hambatan, antara lain, seperti: lemahnya implementasi UU PKDRT yang belum berjalan maksimal, khususnya penerapan Pasal 55 UU PKDRT tentang pembuktian kasus KDRT.

Ditegaskan dalam Pasal 55 UU PKDRT bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Namun berdasarkan pengalaman pendampingan LBH APIK Jakarta penerapan Pasal 55 ini sulit dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), karena kebanyakan dari para APH masih merujuk kepada ketentuan dari Pasal 185 ayat (2) KUHAP, tentang: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Akibatnya, dari pihak APH atau dalam hal ini dari pihak Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian masih meminta tambahan Saksi Testimonium de Auditu yaitu saksi yang mendengar langsung terjadinya kasus KDRT dari pernyataan korban. Pada saat yang sama, situasi korban KDRT sulit memberikan 2 (dua) alat bukti yang cukup mengingat kasus-kasusnya terjadi di ranah privat.


LBH APIK Jakarta menyadari jalan terjal akses keadilan bagi para perempuan korban tidaklah mudah, butuh dukungan dari semua pihak untuk bersatu mengawal proses panjang reformasi hukum agar dilakukan secara komprehensif. Memahami persoalan penanganan kasus KDRT seperti: “fenomena gunung es, ia tidak saja terlihat di permukaan tetapi di bawah permukaan pun menjadi persoalan serius”. Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh para aktor pelaku saja, tetapi ada keterlibatan dari Negara dan bahkan dilakukan atas nama penegak hukum baik di dalam substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum korban tidak mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, LBH APIK Jakarta merasa penting melihat sejauh mana implementasi Pasal 55 UU PKDRT tentang keterangan seorang saksi korban di dalam proses pembuktian dapat menjadi sebuah terobosan terhadap hukum acara dalam pendampingan kasus KDRT. Akses file selengkapnya: Policy Paper tentang Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Penerapan Pasal 55 UU PKDRT

Subscribe Text

Untuk selalu terhubung dengan kami