KBGO dan Cara Orang Muda Menyikapinya


Tahu nggak berdasarkan  data dari Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Databoks), Indonesia berada di urutan keempat pengguna smartphone terbanyak tahun 2022, yaitu sekitar 192 juta pengguna, rentang usia pemakainya mulai dari umur 5 tahun.  Balita saja sudah punya gawai sendiri. 

Coba bayangkan! pengguna sebanyak itu juga berbanding lurus dengan maraknya Kekerasaan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi. Kekerasaan Berbasis Gender Online, yaitu kekerasaan berbasis gender yang difasilitasi dengan teknologi dengan niatan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualnya. Sejauh ini ada 14 Jenis KBGO menurut PurpleCode Collective antara lain: Trolling, Penyebaran Foto/Video Intim Non-konsensual, Pemerasan, Online Stalking atau Cyberstalking, Technabled Surveillance (pengawasan dengan teknologi), Doxxing, Outing,  Impersonasi atau menirukan, Peretasan, Pornografi, Manipulasi foto dan video, Honey trap, Pornografi anak online,  Cyber grooming. 

Orang muda tercatat paling banyak mengalami kasus KBGO. Menurut Laporan SAFEnet tahun 2023, kalangan anak muda usia 12-25 tahun menjadi pelapor paling banyak hampir 23 persen. Angka yang tidak kecil mengingat anak muda atau gen z sudah sejak dari kecil terpapar dan pengguna teknologi seperti smartphone. 

Nah, berbicara tentang dinamika media sosial,  Sahabat APIK mungkin pernah dengar istilah Permainan Roleplay atau RP. Permainan ini seperti permainan bermain peran antar 2 orang dimana para pemain berpura-pura menjadi orang lain biasanya artis atau idola mereka. Permainan ini populer dimainkan melalui Telegram atau Twitter. Sebagai ruang bebas yang tidak terbatas, roleplayer juga menjadi modus kekerasan baru dimana ternyata banyak para pemainnya memanfaatkan sarana internet untuk mendapatkan konten intim  perempuan. 

Modus lainnya dalam lingkup kekerasan daring misalnya adalah pemerasan. Korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial, menjalin relasi sampai akhirnya korban dijebak untuk memberikan konten intim yang berujung pada pengancaman dan pemerasan. 

Tentu cerita - cerita diatas tidak menggambarkan keseluruhan kasus KBGO yang terjadi.  Penggalan cerita ini jadi pola berulang yang seharusnya menjadi perhatian bagi publik sebagai suatu bentuk kekerasan. Realitas ini membuat kembali tersadar bahwa masih rendahnya literasi digital apalagi terkait keamanan digital dan data pribadi.  Selain masih lemahnya literasi digital kita, Pemerintah sendiri belum serius untuk menangani kasus-kasus KBGO. 

Suatu terobosan yaitu UU TPKS mencakup penanganan dan perlindungan korban KBGO. Dalam pasal 4 UU TPKS, KBGO termasuk dalam salah satu jenis kekerasan seksual. Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal tersebut mencakup perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual. Pasal ini menjamin keamanan dan perlindungan terhadap korban.  Selain merincikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, UU TPKS juga mengatur tentang hak - hak korban yang perlu dipenuhi. 

UU TPKS tentunya sebagai terobosan yang bagus dalam melindungi korban KBGO memerlukan perangkat aparat penegak hukum yang juga mendukung. Dalam mekanisme penghapusan konten non - konsensual yang tersebar, hal ini masih belum diatur secara komprehensif, seiring dengan RPP (Rancangan Peraturan Pelaksana) UU TPKS yang saat ini masih digodok. 

RPP UU TPKS ini juga nantinya akan mengatur mekanisme dan implementasi penghapusan konten yang berbasiskan pada hak - hak perlindungan korban yang dimuat dalam UU TPKS sendiri. Hak - hak korban tentang penghapusan konten secara lebih lanjut tertera pada Pasal 68, Pasal 70 Ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 47 Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diharapkan, RPP ini dapat menjadi jalan untuk forensik digital yang memadai untuk menghapus konten intim secara cepat dan aman. 

Namun pengetahuan aparat penerima laporan terkait UU TPKS sendiri masih sangat minim, dengan adanya Malah ada kemungkinan korban yang melapor ditakuti pasal UU ITE.  Selain itu, jika mengalaminya dan berniat melaporkan kita harus ke Bareskrim tidak bisa ke Polres yang sebenarnya lebih dekat dengan domisili kita. Pengaduan yang masuk pun akan diproses jika memang sudah ada penyebaran. Ini menjadi celah hukum sendiri bagi pelaku untuk menghantui korban dan membuat kontrol agar korban mau menuruti pelaku.
Jika demikian, apa yang bisa kita lakukan? sebagai kelompok rentan, perlu sekali menyadari posisi tersebut. Sebagai perempuan, kita bisa berpeluang menjadi korban bahkan jika hati-hati sekalipun. Menyadari membagikan konten intim atau hal terkait kita ke orang lain bisa berpeluang untuk disalahgunakan walaupun ada perjanjian tidak akan disebarluaskan. Menyadari hal ini dapat membuat pilihan tidak memberikan atau membuat konten intim menjadi ada. 

Lalu bagaimana dengan konten dibuat tanpa konsen dari kita? pertama jangan panik dan sebisa mungkin tidak menunjukkan kepada pelaku. Tidak mengikuti atau mempercayai kemauan pelaku karena mereka tidak akan berhenti hanya karena kita mengikuti kemauannya, tidak lupa mendokumentasikan percakapan dengan pelaku. Kita juga dapat mengakses lembaga layanan untuk membantu kita menghadapi permasalahan terkait KBGO seperti SAFEnet, Task Force, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG) ataupun menghubungi Komnas Perempuan untuk mendapatkan rujukan ke lembaga penyedia layanan dan mendokumentasikan pengaduan. 

Esai ini ditulis oleh: Novi Septiana P

Subscribe Text

Untuk selalu terhubung dengan kami