.png)
Mendadak jantung saya serasa mau copot saat mendapat berita seorang siswi diperkosa lalu dibunuh oleh kakak kelasnya sendiri di Riau. Mungkin, ini bukan sekali dua kali saya melihat jenis berita yang sama. Kemarin, bahkan dua hari yang lalu hingga seterusnya linimasa terus memenuhi berita yang menyedihkan sekaligus membuat marah, berita-berita kekerasan seolah tidak ada habisnya.
Gadis malang itu masih berusia belia, dalam sebuah berita, korban dikabarkan diperkosa oleh pelaku dengan motif tidak dapat menahan hasrat seksual lalu dicekik dan dibuang ke semak-semak, namun di media lain ada juga yang mengatakan bahwa pelaku kesal lantaran perasaan cintanya ditolak oleh korban. Pelaku akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian dan sedang dalam upaya proses hukum.
Ngeri dan memprihatinkan, seolah dua kata yang bisa mewakili munculnya berita tadi, saya membayangkan bagaimana korban ketakutan saat pelaku menyerangnya, namun keadaan fisiknya tidak dapat melawan lebih kuat.
Lagi-lagi ini soal bagaimana sulitnya hidup sebagai perempuan di tengah masyarakat yang menganggap diamnya perempuan adalah persetujuan dan saat perempuan menolak sesuatu itu sama artinya dengan anggapan ‘ingin dibujuk’ ‘ingin diperjuangkan’ dan anggapan-anggapan lain. Sehingga muncullah sebuah fenomena yang disebut Rape Culture.
Dilansir rapecrisis.org.uk Rape Culture atau Budaya Pemerkosaan adalah dimana budaya kekerasan dan pelecehan seksual diremehkan dan dinormalisasi. Istilah ini lahir di era 70-an, saat feminisme gelombang kedua di Amerika Serikat terjadi. Penerbitan pertama yang menggunakan istilah ini terbit pada 1974, dalam buku Noreen Connel, berjudul Rape: The First Sourcebook for Women. Artinya, istilah ini telah berumur lebih dari setengah abad.
Jika melihat lagi kasus yang menimpa korban pemerkosaan di atas, sudah jelas bahwa pelaku memandang tubuh korban sebagai objek seksual yang berfungsi sebagai ‘alat pemuas’ hasratnya. Secara tidak sadar, pola pikir yang masih menormalisasi objektifikasi perempuan pun bisa dengan mudah kita jumpai di lingkungan terdekat bahkan di keluarga.
Untuk memahami Rape Culture atau Budaya Pemerkosaan, organisasi 1th Principle Consent membuat ilustrasi piramida budaya perkosaan (Versi terakhir, 2018). Ilustrasi tersebut menjelaskan budaya perkosaan dengan tiga tingkatan (dari bawah ke atas): normalisasi, merendahkan, hingga kekerasan atau serangan.
Normalisasi (Normalization)
Saking banyaknya kasus tentang kekerasan yang diberitakan, telinga kita malah seolah akrab dengan pemberitaan tersebut sehingga jangankan bereaksi marah, respon yang diberi malah terkesan biasa saja bahkan tidak jarang menyalahkan korban. Jenis perilaku ini biasanya bisa kita jumpai di tongkrongan-tongkrongan yang isinya menggunakan tubuh perempuan sebagai bahan candaan, rape jokes, seksisme dan lainnya.
Merendahkan (Degradation)
Di tahap ini, perilaku yang ditunjukkan biasanya mengarah pada ketidakpahaman pelaku mengenai ‘mutual consent’ sehingga ketika ada sebuah penolakan dari salah satu pihak, maka ia akan merendahkan pihak tersebut. Hal ini akhirnya mendorong pada kategori merendahkan orang lain. Contohnya, Cat calling, mendokumentasikan orang lain tanpa izin, revenge porn dan stalking (menguntit).
Kekerasan Gamblang (Assault)
Tahap terakhir menunjukkan budaya pemerkosaan yang lebih parah, ialah dimana orang-orang menggap kekerasan terhadap perempuan adalah wajar sehingga menimbulkan aksi kekerasan secara langsung. Jenis piramida ini biasanya berbentuk; Pemerkosaan akibat relasi kuasa, pemaksaan berhubungan seksual, dan penganiayaan seksual.
Jika dilihat lagi, ketiga jenis piramida ini memiliki pola yang berurutan dari yang paling dekat di lingkungan sehari-hari, sampai hal mungkin hanya bisa lihat kasusnya di berita televisi. Perilaku yang menormalisasi kekerasan memang sudah seharusnya dicabut dari akarnya, artinya, penanganan kekerasan bisa diatas jika diperbaiki dari hal yang paling bawah dulu.
Seperti, menegur teman jika ada salah satu yang melakukan catcalling, melakukan edukasi tips meningkatkan keamanan data pribadi, memulai hubungan yang sehat, dan perubahan-perubahan kecil lainnya.
Sebagai warga negara, sudah jelas perlu adanya campur tangan semua pihak untuk bisa meruntuhkan piramida ini agar perempuan mendapatkan fasilitas dan ruang aman untuk menjalani kehidupannya. Salah satunya, implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disosialisasikan sehingga para korban tidak akan merasa takut untuk melapor karena sudah ada payung hukum yang menjamin.
Esai ditulis oleh: Yayu Nurhasanah